Make your own free website on Tripod.com
index

Kasus Kuil Samaran di Korea Selatan

Di Korea Selatan, ada sebuah peristiwa dimana pihak berwewenang setempat menemukan bahwa Nichiren Shoshu telah menggunakan sebuah bangunan untuk tujuan agama padahal terdaftarkannya sebagai fasilitas sosial.
Kasus ini terkait dengan sebuah bangunan empat lantai di kota Pusan, yakni kota terbesar kedua negara tersebut. Pada bulan Agustus 1991, Nichiren Shoshu membeli bangunan ini dan merenovasinya untuk dijadikan sebagai kuil. Akan tetapi dalam permohonan mereka kepada pihak yang berkuasa menyatakan bahwa bangunan tersebut akan digunakan sebagai fasilitas sosial bernama Ik Noin dae Hakkyo (Pusat Kesejahteraan Kaum Tua).
Di kemudian hari, penduduk setempat mengetahui hal tersebut dan mengadukannya kepada pihak yang berwajib. Pihak berwenang setempat menjatuhkan sanksi administratif yang keras dan denda serta memutuskan sambungan saluran air dan listrik ke bangunan tersebut.
Pihak berwenang juga menolak permohonan Nichiren Shoshu untuk mendaftarkan kembali bangunan tersebut sebagai fasilitas keagamaan. Akhirnya mereka harus keluar dari bangunan tersebut dan menjual properti itu.

(Foto siaran TV)
Lebih dari 200 warga setempat yang marah berkumpul di tempat kejadian untuk memprotes kuil ilegal tersebut (diambil dari Berita Malam MBC TV Korea), sebuah mobil polisi terlihat di sisi kiri.
(Foto siaran TV)
Kuil ilegal Nichiren Shoshu dilaporkan dalam acara berita KBS News di Korea.
Teks di bawah tayangan tersebut mengatakan: Penduduk setempat terganggu oleh fasilitas keagamaan ilegal.

Melanggar Peraturan Mata Uang Asing Setempat

Pihak berkuasa di Korea Selatan juga menemukan bahwa pada bulan Oktober 1992, Bhiku Hakudo Mori telah membawa sejumlah besar Yen Jepang ke Korea tanpa mendapatkan ijin yang diperlukan sesuai dengan Undang-Undang Pengendalian Mata Uang Asing negara tersebut. Uang tersebut dimaksudkan untuk membeli properti yang disebut di atas beserta biaya renovasinya. Pengadilan Daerah Pusan menjatuhkan denda yang berat terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Bhiku Mori.
Di Jepang, Bhiku Mori juga didenda oleh Pengadilan Ringkasan Nagoya pada bulan Agustus 1995 atas pelanggaran terhadap Undang-Undang Pengendalian Pertukaran Mata Uang Asing dan Perdagangan Luar Negeri di Jepang.



Melanggar Undang-Undang Keimigrasian

Pada bulan Januari 1995, tiga bhiku Nichiren Shoshu dihukum dan dideportasi dari Korea Selatan karena terlibat dalam kegiatan penyebaran agama, sementara mereka berkunjung hanya dengan "visa kunjungan singkat." Ketiga bhiku tersebut adalah Bhiku Chodo Ishibashi (wakil ketua Biro Luar Negeri Nichiren Shoshu), Bhiku Yukan Sasaki (sekretaris Biro Luar Negeri Nichiren Shoshu), dan Bhiku Kanno Tajima (dari Kuil Jiho-ji di Kabupaten Ibaraki).
Pada bulan Februari 1995, kantor yang digunakan sebagai pusat kegiatan mereka dikenakan penggeledahan dan diketahui bahwa tempat tersebut tidak terdaftar sebagaimana mestinya. Pihak berwajib juga menemukan bahwa disamping melakukan kegiatan secara ilegal, kantor tersebut juga pernah menerima transfer dana sebanyak 32 kali dari Kantor Administrasi Nichiren Shoshu yang digunakan untuk menutup biaya operasional seperti biaya sewa dan gaji staf.
Untuk kedua pelanggaran ini, Pengadilan Daerah Seoul menjatuhkan denda yang berat terhadap pimpinan kantor Nichiren Shoshu Korea.



(Foto siaran TV)
Dari siaran MBC News pada tanggal 14 Februari 1996. Teks di sebelah kanan bahasa Korea mengatakan: "Memeluk agama secara ilegal tidak diijinkan."